Syarat permohonan Pajak Baru, Pemecahan/Mutasi, Balik Nama, Pembetulan, Penggabungan dan Permohonan Salinan SPPT PBB-P2
Syarat permohonan Pajak Baru, Pemecahan/Mutasi, Balik Nama, Pembetulan, Penggabungan dan Permohonan Salinan SPPT PBB-P2
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai identitas serta sarana administrasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
Puasa Ramadhan 1442 H
Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan 1442 H “Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan ibadah di bulan yang mulia ini”
Terapkan Penyesuaian Tarif NJOP PBB P2, Dongkrak Pendapatan Pajak Daerah
Pemkab Kudus menerapkan penyesuian tarif nilai jual objek pajak (NJOP) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) pada 2021. Dengan penyesuaian ini diharapkan dapat mendongkrak pendapatan pajak daerah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus Eko Djumartono mengatakan, penyesuaian ini bertujuan, memanfaatkan sektor yang belum maksimal. Hal itu, sesuai dengan arahan …
Terapkan Penyesuaian Tarif NJOP PBB P2, Dongkrak Pendapatan Pajak Daerah Selengkapnya »
BPPKAD Kudus Mendapatkan Penghargaan sebagai “Perangkat Daerah Berkinerja Terbaik IV Tahun 2020”
Bertempat di Pendopo Kabupaten Kudus, Plt. Bupati Kudus H.M. Hartopo menyerahkan penghargaan bagi Perangkat Daerah Berkinerja Terbaik tahun 2020, Kamis 21/01/2021. Alhamdulillah Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kudus mendapatkan penghargaan sebagai “Perangkat Daerah Berkinerja Terbaik IV Tahun 2020”. Penghargaan diserahkan langsung oleh Plt. Bupati Kudus kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan …
Renstra BPPKAD 2018 – 2023
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa setiap SKPD mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Selain itu dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 …
SAKIP 2021
SAKIP 2021 – Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuannya dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur, yaitu Pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan …
SAKIP 2020
SAKIP 2020 – Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuannya dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur, yaitu Pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan …