Profil Umum

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus dipimpin oleh Kepala Badan dan dibantu oleh Sekretaris Badan, Sekretaris Badan membawahi Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Subbag Keuangan dan Subbag Umum dan Kepegawaian. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Badan dibantu oleh 5 (lima) bidang yang masing-masing bidang membawahi masing-masing Kepala Subbid dan 1 (satu) Kepala UPT yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Bidang Pendapatan.

Kelembagaan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus berdasarkan Perda nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah belum cukup akomodatif dan belum sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kondisi tersebut dirasakan semakin bertambahnya beban kerja yang ada yaitu pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah. Pemerintah Daerah melaksanakan pengalihan kewenangan dari Pemerintah Pusat dengan menindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kudus nomor 29 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 3 tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada BPPKAD. Dalam Struktur Organisasi secara keseluruhan sudah menunjukkan pembagian kerja sudah sesuai dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan. Selain dari pada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

VISI

“Terwujudnya transparansi pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel”

MISI

  1. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis Teknologi Informasi
  2. Meningkatkan Pendapatan Daerah
  3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan daerah

SUSUNAN ORGANISASI

1.
Kepala Badan;
2.
 Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3.
 Bidang Pendapatan, terdiri dari :
a. Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan;
b.  Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran; dan
c.  Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.
4.
Bidang Anggaran, terdiri dari;
a. Sub Bidang Anggaran Pemerintahan dan Sosial Budaya; dan
b. Sub Bidang Anggaran Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
5.
Bidang Akuntansi, terdiri dari :
a. Subbidang Akuntansi Pemerintahan dan Sosial Budaya; dan
b. Subbidang Akuntansi Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
6.
Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
a. Subbidang Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah; dan
b. Subbidang Belanja Langsung.
7.
Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari :
a. Subbidang Perencanaan dan Analisis Kebutuhan Aset Daerah;
b. Subbidang Penatausahaan Aset Daerah; dan
c. Subbidang Pemberdayaan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah.
8.
Kelompok Jabatan Fungsional; dan
9.
Unit Pelaksana Teknis Badan.